Pub Date : 2021-08-06DOI: 10.15294/PANDECTA.V16I1.28013
Derita Prapti Rahayu, F. Faisal
Dinamika politik hukum pengaturan mengenai kewenangan perizinan mineral dan batu bara mengalami perubahan yang cukup signifikan. Semula kewenangan diberikan oleh undang-undang kepada pemerintah daerah, saat ini kewenangan tersebut diambil alih oleh pemerintah pusat. Tujuan dari penelitian ini ingin mengetahui arah dan dasar filosofis politik hukum yang melatarbelakangi perubahan Undang-Undang Minerba serta implikasinya terhadap kewenangan perizinan pertambangan. Manfaat yang diperoleh dari penelitian agar dapat diketahuinya beberapa perubahan yang signifikan kewenangan perizinan pertambangan berikut pula syarat dan tahapannya. Metode penelitian menggunakan penelitian hukum normatif. Hasil kajian penelitian menyajikan kesimpulan bahwa paradigma sentralistik pemberian izin secara terpadu menandai pula bergesernya kewenangan daerah yang semula secara atribusi menjadi kewenangan delegasi. Penegasan arah politik hukum pertambangan merupakan prioritas kewenangan pemerintah pusat ketika beberapa pasal-pasal strategis telah dilakukan perubahan bahkan dihapuskan. Perubahan formulasi dalam Pasal 4 (hak penguasaan mineral dan batu bara) dan Pasal 6 (kewenangan pengelolaan pertambangan) UU Minerba Tahun 2020 menunjukkan tidak adanya lagi keberpihakan terhadap pemerintah daerah untuk memberikan alokasi kewenangan perizinan pertambangan. The dynamics of the legal politics of regulating mineral and coal licensing authorities have undergone significant changes. Initially, the authority was given by law to local governments, now this authority is taken over by the central government. The purpose of this research is to find out the direction and philosophical basis of the legal politics behind the amendments to the Minerba Law and its implications for the mining licensing authority. The benefits obtained from research are so that some significant changes in mining licensing authority can be identified as well as the terms and stages. The research method uses normative legal research. The results of the research study present the conclusion that the centralistic paradigm of granting permits in an integrated manner also marks the shift of regional authority from attribution to delegation authority. Affirming the political direction of mining law is a priority for the authority of the central government when several strategic articles have been amended and even eliminated. Amendments to the formulation in Article 4 (mineral and coal control rights) and Article 6 (mining management authority) of the 2020 Minerba Law show that there is no longer any partiality for local governments to allocate mining licensing authority.
{"title":"Politik Hukum Kewenangan Perizinan Pertambangan Pasca Perubahan Undang-Undang Minerba","authors":"Derita Prapti Rahayu, F. Faisal","doi":"10.15294/PANDECTA.V16I1.28013","DOIUrl":"https://doi.org/10.15294/PANDECTA.V16I1.28013","url":null,"abstract":"Dinamika politik hukum pengaturan mengenai kewenangan perizinan mineral dan batu bara mengalami perubahan yang cukup signifikan. Semula kewenangan diberikan oleh undang-undang kepada pemerintah daerah, saat ini kewenangan tersebut diambil alih oleh pemerintah pusat. Tujuan dari penelitian ini ingin mengetahui arah dan dasar filosofis politik hukum yang melatarbelakangi perubahan Undang-Undang Minerba serta implikasinya terhadap kewenangan perizinan pertambangan. Manfaat yang diperoleh dari penelitian agar dapat diketahuinya beberapa perubahan yang signifikan kewenangan perizinan pertambangan berikut pula syarat dan tahapannya. Metode penelitian menggunakan penelitian hukum normatif. Hasil kajian penelitian menyajikan kesimpulan bahwa paradigma sentralistik pemberian izin secara terpadu menandai pula bergesernya kewenangan daerah yang semula secara atribusi menjadi kewenangan delegasi. Penegasan arah politik hukum pertambangan merupakan prioritas kewenangan pemerintah pusat ketika beberapa pasal-pasal strategis telah dilakukan perubahan bahkan dihapuskan. Perubahan formulasi dalam Pasal 4 (hak penguasaan mineral dan batu bara) dan Pasal 6 (kewenangan pengelolaan pertambangan) UU Minerba Tahun 2020 menunjukkan tidak adanya lagi keberpihakan terhadap pemerintah daerah untuk memberikan alokasi kewenangan perizinan pertambangan. The dynamics of the legal politics of regulating mineral and coal licensing authorities have undergone significant changes. Initially, the authority was given by law to local governments, now this authority is taken over by the central government. The purpose of this research is to find out the direction and philosophical basis of the legal politics behind the amendments to the Minerba Law and its implications for the mining licensing authority. The benefits obtained from research are so that some significant changes in mining licensing authority can be identified as well as the terms and stages. The research method uses normative legal research. The results of the research study present the conclusion that the centralistic paradigm of granting permits in an integrated manner also marks the shift of regional authority from attribution to delegation authority. Affirming the political direction of mining law is a priority for the authority of the central government when several strategic articles have been amended and even eliminated. Amendments to the formulation in Article 4 (mineral and coal control rights) and Article 6 (mining management authority) of the 2020 Minerba Law show that there is no longer any partiality for local governments to allocate mining licensing authority.","PeriodicalId":30516,"journal":{"name":"Pandecta Research Law Journal","volume":"67 1","pages":"164-172"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-08-06","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"81283361","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2021-08-06DOI: 10.15294/PANDECTA.V16I1.25671
Muskibah Muskibah, L. Hidayah
Artikel ini membahas isu hukum tentang kekuatan mengikat perjanjian arbitrase dalam kontrak kerja konstruksi dan kepastian hukum pelaksanaan putusan arbitrase dalam penyelesaian sengketa konstruksi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, serta pendekatan kasus. Analisis bahan hukum dilakukan dengan menggunakan metode interpretasi sistematis dan interpretasi gramatikal terhadap semua peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Perjanjian arbitrase mempunyai kekuatan mengikat dan berlaku sebagai undang-undang. Pelaksanaan putusan arbitrase dalam sengketa konstruksi dari hasil analisis terhadap beberapa putusan arbitrase belum memberikan kepastian hukum. Rekomendasi dari penelitian ini adalah perlu dilakukan perubahan terhadap pengaturan mengenai pelaksanaan putusan arbitrase sehingga penyelesaian sengketa konstruksi melalui arbitrase memberikan kepastian hukum bagi para pihak.
{"title":"Penyelesaian Sengketa Konstruksi melalui Arbitrase Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan","authors":"Muskibah Muskibah, L. Hidayah","doi":"10.15294/PANDECTA.V16I1.25671","DOIUrl":"https://doi.org/10.15294/PANDECTA.V16I1.25671","url":null,"abstract":"Artikel ini membahas isu hukum tentang kekuatan mengikat perjanjian arbitrase dalam kontrak kerja konstruksi dan kepastian hukum pelaksanaan putusan arbitrase dalam penyelesaian sengketa konstruksi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, serta pendekatan kasus. Analisis bahan hukum dilakukan dengan menggunakan metode interpretasi sistematis dan interpretasi gramatikal terhadap semua peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Perjanjian arbitrase mempunyai kekuatan mengikat dan berlaku sebagai undang-undang. Pelaksanaan putusan arbitrase dalam sengketa konstruksi dari hasil analisis terhadap beberapa putusan arbitrase belum memberikan kepastian hukum. Rekomendasi dari penelitian ini adalah perlu dilakukan perubahan terhadap pengaturan mengenai pelaksanaan putusan arbitrase sehingga penyelesaian sengketa konstruksi melalui arbitrase memberikan kepastian hukum bagi para pihak.","PeriodicalId":30516,"journal":{"name":"Pandecta Research Law Journal","volume":"29 1","pages":"14-26"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-08-06","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"85172695","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2021-08-06DOI: 10.15294/PANDECTA.V16I1.28997
nynda fatmawati octarina, Evi Kongres, Mardika Mardika
Penemuan Vaksin COVID-19 tidak terlepas dari keuntungan (benefits), baik berupa hak ekonomi maupun hak moral yang diperoleh inventor atau penemunya, dan itu berkaitan dengan permohonan atau pendaftaran paten. Artikel ini membahas mengenai konsekuensi paten beserta hak eksklusifnya yang dianggap sebagai hambatan dalam memenuhi kebutuhan Vaksin COVID-19 bagi semua orang. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis-normatif, yang mencoba memecahkan permasalahan dengan menggunakan berbagai instrumen hukum melalui pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan pentingnya dilakukan analisis mengenai adanya perbenturan antara kepentingan individu dan kepentingan publik dalam usaha penemuan Vaksin COVID-19. Pada akhirnya, penemuan Vaksin COVID-19 memang seyogyanya menjadi hak milik publik demi kepentingan kesehatan masyarakat global, maka pemerintah ataupun negara-negara dunia diharapkan menentukan apa dan bagaimana kebijakan yang sebaiknya dilakukan untuk mempercepat akses Vaksin COVID-19 secara adil dan merata, namun tetap mengakui keberadaan hak paten di dalamnya. The discovery of the COVID-19 Vaccine cannot be separated from the benefits, both in the form of economic rights and moral rights obtained by the inventor, and that related to patent application or registration. This article discusses the consequences of the patents and their exclusive rights which are considered obstacles in fulfilling the need for a COVID-19 Vaccine for everyone. The study uses juridical-normative research, which tries to solve problems using various legal instruments through a statute approach and conceptual approach. The result shows the importance of conducting an analysis of the conflict of interest between individual (private) interests and public interests in the discovery of the COVID-19 Vaccine should indeed belong to the public. In the last, the discovery of the COVID-19 Vaccine should indeed become public domain in the interests of global public health, so the government or world countries are expected to determine what and how policies should be implemented to accelerate access to the COVID-19 Vaccine fairly and equitably, but still recognize the patent rights in it.
COVID-19疫苗的发现并不是出于经济利益，也不是由于投资者或发明者获得的经济和道德权利，而是由于专利申请或注册。这篇文章讨论了专利及其独家权利对满足所有人COVID-19疫苗需求的影响。该研究采用规范性法律研究类型，试图通过立法方法和概念方法来解决问题。研究表明，分析个人和公共利益在COVID-19疫苗发现中的冲突方面的重要性。最终，covid19个疫苗的发现无法将其与贝尼菲特分开，这些疫苗都是由制造商对经济权利和道德权利进行约束的，与申请专利或登记有关。这篇文章概述了专利的后果和他们的权利，这些权利被认为是为了满足每个人COVID-19疫苗的需要。在合理的授权和不正当的情况下使用各种法律工具来解决问题。结果显示，在发现COVID-19疫苗时，个人利益与公众利益的重要性应列入公众利益。《探索》最后,COVID-19疫苗应该波动成为全球公共域名In the interests of public health),所以发展中国家政府或世界一点是要个重大和什么政策应该implemented如何加速access to the COVID-19疫苗fairly和equitably美国专利,但仍然承认《rights In it。
{"title":"Urgensi Penemuan Vaksin Covid-19 sebagai Hak Milik Publik","authors":"nynda fatmawati octarina, Evi Kongres, Mardika Mardika","doi":"10.15294/PANDECTA.V16I1.28997","DOIUrl":"https://doi.org/10.15294/PANDECTA.V16I1.28997","url":null,"abstract":"Penemuan Vaksin COVID-19 tidak terlepas dari keuntungan (benefits), baik berupa hak ekonomi maupun hak moral yang diperoleh inventor atau penemunya, dan itu berkaitan dengan permohonan atau pendaftaran paten. Artikel ini membahas mengenai konsekuensi paten beserta hak eksklusifnya yang dianggap sebagai hambatan dalam memenuhi kebutuhan Vaksin COVID-19 bagi semua orang. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis-normatif, yang mencoba memecahkan permasalahan dengan menggunakan berbagai instrumen hukum melalui pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan pentingnya dilakukan analisis mengenai adanya perbenturan antara kepentingan individu dan kepentingan publik dalam usaha penemuan Vaksin COVID-19. Pada akhirnya, penemuan Vaksin COVID-19 memang seyogyanya menjadi hak milik publik demi kepentingan kesehatan masyarakat global, maka pemerintah ataupun negara-negara dunia diharapkan menentukan apa dan bagaimana kebijakan yang sebaiknya dilakukan untuk mempercepat akses Vaksin COVID-19 secara adil dan merata, namun tetap mengakui keberadaan hak paten di dalamnya. The discovery of the COVID-19 Vaccine cannot be separated from the benefits, both in the form of economic rights and moral rights obtained by the inventor, and that related to patent application or registration. This article discusses the consequences of the patents and their exclusive rights which are considered obstacles in fulfilling the need for a COVID-19 Vaccine for everyone. The study uses juridical-normative research, which tries to solve problems using various legal instruments through a statute approach and conceptual approach. The result shows the importance of conducting an analysis of the conflict of interest between individual (private) interests and public interests in the discovery of the COVID-19 Vaccine should indeed belong to the public. In the last, the discovery of the COVID-19 Vaccine should indeed become public domain in the interests of global public health, so the government or world countries are expected to determine what and how policies should be implemented to accelerate access to the COVID-19 Vaccine fairly and equitably, but still recognize the patent rights in it.","PeriodicalId":30516,"journal":{"name":"Pandecta Research Law Journal","volume":"56 1","pages":"106-119"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-08-06","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"74697761","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2021-08-06DOI: 10.15294/PANDECTA.V16I1.26457
M. Helmi
Secara umum pembelaan (pledoi) oleh advokat adalah melindungi hak-hak tersangka/ terdakwa dari perlakuan sewenang-wenang oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan pembelaan (pledoi) oleh advokat dengan menggunakan paradigma teori kritis Guba dan Lincoln bahwa posisi tersangka/ terdakwa tidak selalu salah tetapi dalil dakwaannya yang salah. Penggunaan paradigma didasarkan pada tiga pertanyaan, ontologi, epistemologi, dan metodologi. Advokat dan aturannya bersifat Interaktif; temuan di ‹mediasi› dengan nilai yang dipegang. Keduanya saling terkait secara interaktif dan kemudian dimediasi oleh nilai-nilai yang dianut oleh para advokat. Dengan demikian subjektivitas melalui nilai rasa, kreativitas, dan inisiatif advokat berpengaruh pada pembelaan (pledoi). Metodologinya adalah dialogis / dialektika. Penggunaan paradigma critical theory bagi para advokat, mereka harus memperjuangkan pihak-pihak yang terdominasi/ terzolimi untuk mengubah ketidakadilan atas berlakunya dalil-dalil dakwaan. Bagi mereka, aturan didasarkan pada keadilan formil, maka menjadi tugas advokat untuk menemukan keadilan substantif yang memungkinkannya berada di luar aturan. Hal inilah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan.
{"title":"Pembelaan (Pledoi) Advokat berdasar Paradigma Critical Theory Guba And Lincoln","authors":"M. Helmi","doi":"10.15294/PANDECTA.V16I1.26457","DOIUrl":"https://doi.org/10.15294/PANDECTA.V16I1.26457","url":null,"abstract":"Secara umum pembelaan (pledoi) oleh advokat adalah melindungi hak-hak tersangka/ terdakwa dari perlakuan sewenang-wenang oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan pembelaan (pledoi) oleh advokat dengan menggunakan paradigma teori kritis Guba dan Lincoln bahwa posisi tersangka/ terdakwa tidak selalu salah tetapi dalil dakwaannya yang salah. Penggunaan paradigma didasarkan pada tiga pertanyaan, ontologi, epistemologi, dan metodologi. Advokat dan aturannya bersifat Interaktif; temuan di ‹mediasi› dengan nilai yang dipegang. Keduanya saling terkait secara interaktif dan kemudian dimediasi oleh nilai-nilai yang dianut oleh para advokat. Dengan demikian subjektivitas melalui nilai rasa, kreativitas, dan inisiatif advokat berpengaruh pada pembelaan (pledoi). Metodologinya adalah dialogis / dialektika. Penggunaan paradigma critical theory bagi para advokat, mereka harus memperjuangkan pihak-pihak yang terdominasi/ terzolimi untuk mengubah ketidakadilan atas berlakunya dalil-dalil dakwaan. Bagi mereka, aturan didasarkan pada keadilan formil, maka menjadi tugas advokat untuk menemukan keadilan substantif yang memungkinkannya berada di luar aturan. Hal inilah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan.","PeriodicalId":30516,"journal":{"name":"Pandecta Research Law Journal","volume":"71 1","pages":"45-54"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-08-06","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"85191209","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2021-08-06DOI: 10.15294/PANDECTA.V16I1.23958
Metrina Tosika, Khairul Fahmi, A. Asrinaldi
Syarat kesehatan jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba pada perhelatan Pemilu 2019 adalah salah satu teknis penyelenggaraan Pemilu yang masih diperdebatkan antara calon legislatif dengan Penyelenggara Pemilu setiap Pemilu. Standar sehat bakal calon yang masih belum dirumuskan dengan baik dalam Peraturan Perundang-Undangan menimbulkan ketidakpastian hukum, tidak berkeadilan serta tidak memberi manfaat bagi bakal calon. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis standar persyaratan sehat bagi calon legislatif, apakah sudah sesuai dengan tujuan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa frasa “memenuhi syarat” yang diatur oleh KPU telah menjadikannya tidak sesuai dengan tujuan hukum dan asas peraturan perundang-undangan bahwa hukum harus dapat dilaksanakan oleh semua orang. Penelitian ini merekomendasikan perlu kiranya KPU menetapkan standar yang jelas bentuk keterangan sehat yang memenuhi syarat calon anggota legislatif pada Pemilu berikutnya.
{"title":"Analisa Yuridis Standarisasi Syarat Keterangan Kesehatan Calon Anggota Legislatif","authors":"Metrina Tosika, Khairul Fahmi, A. Asrinaldi","doi":"10.15294/PANDECTA.V16I1.23958","DOIUrl":"https://doi.org/10.15294/PANDECTA.V16I1.23958","url":null,"abstract":"Syarat kesehatan jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba pada perhelatan Pemilu 2019 adalah salah satu teknis penyelenggaraan Pemilu yang masih diperdebatkan antara calon legislatif dengan Penyelenggara Pemilu setiap Pemilu. Standar sehat bakal calon yang masih belum dirumuskan dengan baik dalam Peraturan Perundang-Undangan menimbulkan ketidakpastian hukum, tidak berkeadilan serta tidak memberi manfaat bagi bakal calon. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis standar persyaratan sehat bagi calon legislatif, apakah sudah sesuai dengan tujuan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa frasa “memenuhi syarat” yang diatur oleh KPU telah menjadikannya tidak sesuai dengan tujuan hukum dan asas peraturan perundang-undangan bahwa hukum harus dapat dilaksanakan oleh semua orang. Penelitian ini merekomendasikan perlu kiranya KPU menetapkan standar yang jelas bentuk keterangan sehat yang memenuhi syarat calon anggota legislatif pada Pemilu berikutnya.","PeriodicalId":30516,"journal":{"name":"Pandecta Research Law Journal","volume":"60 1","pages":"1-13"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-08-06","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"78143325","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2021-08-06DOI: 10.15294/PANDECTA.V16I1.29658
Ira Alia Maerani, Nuridin Nuridin
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan hukum pelaksanaan pidana denda dalam sistem pemidanaan di Indonesia dan untuk mengetahui formulasi kebijakan hukum pelaksanaan pidana denda dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) di masa mendatang serta untuk mengetahui konsep diyat dalam Hukum Pidana Islam sebagai upaya merekonstruksi kebijakan pidana denda agar memenuhi rasa keadilan di masyarakat. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan; pendekatan konseptual; dan pendekatan perbandingan. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan sifat penelitian deskriptif analisis. Jenis pidana (stelsel pidana/straf soort) sebagaimana diatur dalam KUHP dan RKUHP mengatur pidana denda merupakan salah satu jenis pidana pokok. Pidana denda dinilai cukup efektif memberikan efek jera dan memberikan solusi alternatif keadilan selain pidana penjara (pidana menghilangkan kemerdekaan orang lain). Mengingat kondisi lembaga pemasyarakatan yang sudah kelebihan beban (overload) dan merebaknya wabah Covid-19 di lembaga pemasyarakatan. Akan tetapi yang perlu dipikirkan dalam upaya merekonstruksi pidana denda ini adalah kebijakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban dan hal tersebut sudah diatur dalam Hukum Pidana Islam dalam konsep diyat. Oleh karena itu artikel ini akan menjadikan nilai-nilai Islam dalam Hukum Pidana Islam sebagai rujukan dalam studi perbandingan. This paper aims to analyze the policy of implementing criminal law in the criminal system in Indonesia and to analyze the formulation of the law on the implementation of criminal fines in the Draft Criminal Code (RKUHP) in the future and to find out the concept of diyat in Islamic Criminal Law as an effort to reconstruct policy. criminal fines in order to fulfill a sense of justice in society. The approach method used is juridical normative with a statutory approach; conceptual approach; and a comparative approach. The type of data used is secondary data and the nature of the descriptive analysis research. Types of crime (criminal system) as stipulated in the Criminal Code and the Criminal Procedure Code stipulate that fines are one of the main types of crimes. Fines are considered quite effective in providing a deterrent effect and providing alternative solutions to justice besides imprisonment (the crime of eliminating the freedom of others). However, what needs to be considered in an effort to reconstruct this fine is a policy to provide protection for victims and this has been regulated in Islamic Criminal Law in the concept of diyat. Therefore this article will make Islamic values in Islamic Criminal Law as a reference in comparative studies.
本研究旨在探讨刑事法律政策实施罚款系统中印尼pemidanaan刑事执行法律和政策来找出公式罚款刑法》篇草稿中(RKUHP)在可预见的将来,以及为了知道伊斯兰刑法中diyat概念作为重建刑事罚款政策,以便实现在社会正义感。采用的方法是法文方法的法文;概念性的方法;和比较的方法。所使用的数据类型为次要数据及其描述性分析研究性质。刑法和刑法规定的刑法类型是最基本的犯罪类型之一。罚金被认为是一种非常有效的威慑和替代司法解决方案，而不是监禁。考虑到惩教所已经超载和Covid-19流行的情况。然而，在试图重建这些罚款的犯罪过程中，需要考虑的是为受害者提供保护的政策，这在伊斯兰刑法的概念中是受惩罚的。因此，这篇文章将把伊斯兰刑法中的价值观作为比较研究的参考。政策》这篇文章aims to analyze implementing印度尼西亚《刑事系统在刑事法律和to analyze formulation》法律on the implementation of犯罪评估在《刑事法典(RKUHP)草案》和《未来还有发现# diyat之理念在美国伊斯兰刑事法律的努力to reconstruct policy。罪犯正在根据《社会正义的感觉》进行调查。常用的方法是有正当理由的;conceptual接近的地方;以及相互同意。可用数据的类型是真实的数据和解释性分析研究的本质。犯罪系统被定义为犯罪行为，犯罪程序被定义为犯罪行为之一。结果被认为是在提供一种确定的有效和替代解决方案，即剥夺他人自由的罪行。However，你需要考虑的是，为了重新建设这一罚款是一项政策，为受害者提供保护，这已被纳入伊斯兰犯罪法律的制裁中。这篇文章将把伊斯兰犯罪法中的伊斯兰价值作为比较研究的参考。
{"title":"Rekonstruksi Kebijakan Hukum Pelaksanaan Pidana Denda Berbasis Nilai-Nilai Islam","authors":"Ira Alia Maerani, Nuridin Nuridin","doi":"10.15294/PANDECTA.V16I1.29658","DOIUrl":"https://doi.org/10.15294/PANDECTA.V16I1.29658","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan hukum pelaksanaan pidana denda dalam sistem pemidanaan di Indonesia dan untuk mengetahui formulasi kebijakan hukum pelaksanaan pidana denda dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) di masa mendatang serta untuk mengetahui konsep diyat dalam Hukum Pidana Islam sebagai upaya merekonstruksi kebijakan pidana denda agar memenuhi rasa keadilan di masyarakat. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan; pendekatan konseptual; dan pendekatan perbandingan. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan sifat penelitian deskriptif analisis. Jenis pidana (stelsel pidana/straf soort) sebagaimana diatur dalam KUHP dan RKUHP mengatur pidana denda merupakan salah satu jenis pidana pokok. Pidana denda dinilai cukup efektif memberikan efek jera dan memberikan solusi alternatif keadilan selain pidana penjara (pidana menghilangkan kemerdekaan orang lain). Mengingat kondisi lembaga pemasyarakatan yang sudah kelebihan beban (overload) dan merebaknya wabah Covid-19 di lembaga pemasyarakatan. Akan tetapi yang perlu dipikirkan dalam upaya merekonstruksi pidana denda ini adalah kebijakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban dan hal tersebut sudah diatur dalam Hukum Pidana Islam dalam konsep diyat. Oleh karena itu artikel ini akan menjadikan nilai-nilai Islam dalam Hukum Pidana Islam sebagai rujukan dalam studi perbandingan. This paper aims to analyze the policy of implementing criminal law in the criminal system in Indonesia and to analyze the formulation of the law on the implementation of criminal fines in the Draft Criminal Code (RKUHP) in the future and to find out the concept of diyat in Islamic Criminal Law as an effort to reconstruct policy. criminal fines in order to fulfill a sense of justice in society. The approach method used is juridical normative with a statutory approach; conceptual approach; and a comparative approach. The type of data used is secondary data and the nature of the descriptive analysis research. Types of crime (criminal system) as stipulated in the Criminal Code and the Criminal Procedure Code stipulate that fines are one of the main types of crimes. Fines are considered quite effective in providing a deterrent effect and providing alternative solutions to justice besides imprisonment (the crime of eliminating the freedom of others). However, what needs to be considered in an effort to reconstruct this fine is a policy to provide protection for victims and this has been regulated in Islamic Criminal Law in the concept of diyat. Therefore this article will make Islamic values in Islamic Criminal Law as a reference in comparative studies.","PeriodicalId":30516,"journal":{"name":"Pandecta Research Law Journal","volume":"71 1","pages":"148-163"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-08-06","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"76399827","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2021-08-06DOI: 10.15294/PANDECTA.V16I1.26259
Sapto Hermawan, Supid Arso Hananto
Penggunaan dan pemanfaatan ruang bawah tanah belum diatur secara nasional, namun setidaknya telah dirumuskan dalam Rancangan Undang-Undang Pertanahan. Artikel ini bertujuan (1) mengkaji konsep dasar kepemilikan ruang bawah tanah serta mencermati perbandingan pengaturan di beberapa negara lain dan (2) menelaah pemberian hak atas ruang bawah tanah sebagaimana dirumuskan dalam Rancangan Undang-Undang Pertanahan dari perspektif prinsip-prinsip hukum agraria nasional, terutama dari Hak Menguasai Negara, sehingga dirumuskan gagasan pemberian hak atas ruang bawah tanah yang sesuai dengan prinsip hukum tanah nasional. Artikel ini merupakan hasil penelitian hukum normatif, di mana disusun dengan menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian merumuskan bahwa (1) penggunaan dan pemanfaatan ruang bawah tanah perlu diatur dengan regulasi yang memadai guna menjamin kepastian hukum dan (2) mendalilkan kepada prinsip hukum agraria nasional, artikel ini tidak sependapat dengan rumusan di dalam Rancangan Undang-Undang Pertanahan, sehingga pengaturan ruang bawah tanah perlu diatur dengan hak tersendiri atau hak jenis baru yaitu Hak Ruang Bawah Tanah (HRBT).
{"title":"Pengaturan Ruang Bawah Tanah berdasarkan Prinsip Agraria Nasional","authors":"Sapto Hermawan, Supid Arso Hananto","doi":"10.15294/PANDECTA.V16I1.26259","DOIUrl":"https://doi.org/10.15294/PANDECTA.V16I1.26259","url":null,"abstract":"Penggunaan dan pemanfaatan ruang bawah tanah belum diatur secara nasional, namun setidaknya telah dirumuskan dalam Rancangan Undang-Undang Pertanahan. Artikel ini bertujuan (1) mengkaji konsep dasar kepemilikan ruang bawah tanah serta mencermati perbandingan pengaturan di beberapa negara lain dan (2) menelaah pemberian hak atas ruang bawah tanah sebagaimana dirumuskan dalam Rancangan Undang-Undang Pertanahan dari perspektif prinsip-prinsip hukum agraria nasional, terutama dari Hak Menguasai Negara, sehingga dirumuskan gagasan pemberian hak atas ruang bawah tanah yang sesuai dengan prinsip hukum tanah nasional. Artikel ini merupakan hasil penelitian hukum normatif, di mana disusun dengan menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian merumuskan bahwa (1) penggunaan dan pemanfaatan ruang bawah tanah perlu diatur dengan regulasi yang memadai guna menjamin kepastian hukum dan (2) mendalilkan kepada prinsip hukum agraria nasional, artikel ini tidak sependapat dengan rumusan di dalam Rancangan Undang-Undang Pertanahan, sehingga pengaturan ruang bawah tanah perlu diatur dengan hak tersendiri atau hak jenis baru yaitu Hak Ruang Bawah Tanah (HRBT).","PeriodicalId":30516,"journal":{"name":"Pandecta Research Law Journal","volume":"52 1","pages":"27-44"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-08-06","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"77770687","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2021-08-06DOI: 10.15294/PANDECTA.V16I1.27446
Prita Muliarini, Fifik Wiryani
Person-Centered Maternity Care (PCMC) bertujuan untuk memberikan perawatan yang aman, efektif, berpusat pada wanita, tepat waktu, efisien, dan adil. Penelitian ini berfokus pada membahas kerangka hukum PCMC dalam peraturan perundangan di Indonesia guna meningkatkan pemahaman dan penegakan hukum terkait PCMC, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan maternal di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan beberapa peraturan perundangan terkait pelayanan kesehatan di Indonesia. PCMC sesuai dengan peraturan perundangan di Indonesia karena sesuai dengan amanah undang-undang bahwa upaya pelayanan kesehatan maternal harus berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, pelindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan non-diskriminatif.
{"title":"Person-Centered Maternity Care sebagai Pelayanan yang Bermutu dalam Perspektif Hukum Kesehatan","authors":"Prita Muliarini, Fifik Wiryani","doi":"10.15294/PANDECTA.V16I1.27446","DOIUrl":"https://doi.org/10.15294/PANDECTA.V16I1.27446","url":null,"abstract":"Person-Centered Maternity Care (PCMC) bertujuan untuk memberikan perawatan yang aman, efektif, berpusat pada wanita, tepat waktu, efisien, dan adil. Penelitian ini berfokus pada membahas kerangka hukum PCMC dalam peraturan perundangan di Indonesia guna meningkatkan pemahaman dan penegakan hukum terkait PCMC, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan maternal di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan beberapa peraturan perundangan terkait pelayanan kesehatan di Indonesia. PCMC sesuai dengan peraturan perundangan di Indonesia karena sesuai dengan amanah undang-undang bahwa upaya pelayanan kesehatan maternal harus berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, pelindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan non-diskriminatif.","PeriodicalId":30516,"journal":{"name":"Pandecta Research Law Journal","volume":"3 1","pages":"68-79"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-08-06","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"75409320","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2021-08-06DOI: 10.15294/PANDECTA.V16I1.27769
Bahmid Bahmid, Arianti Sinurat
Penelitian ini dilatar belakangi oleh penerbitan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-21/PJ/2019 yang merupakan perubahan kedua atas Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-18/PJ/2017 tentang Tata Cara Penelitian Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan, Dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah Dan/Atau Bangunan Beserta Perubahannya. Dalam penulisan ini peneliti lebih berfokus pada pengaruh validasi terhadap kinerja Pejabat Pembuat Akta Tanah dan apa saja hambatan Kantor Pelayanan Pajak Pratama dalam wilayah kerjanya.Metode Penelitian dalam penulisan ini dilakukan dengan metode empiris. Yang mana dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara secara langsung serta dengan penyebaran kuesioner secara online. Hal ini dilkukan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh pengajuan validasi terhadap kinerja Pejabat Pembuat Akta Tanah dan apa saja hambatan yang dialami Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pratama Kisaran dalam wilayah kerjanya.Berdasarkan hasil dari penelitian di lapangan, banyak para kalangan pejabat pembuat aktata tanah yang menganggap aturan baru ini menyulitkan atau menghambat kinerjanya. Salah satu faktor utama yang menghambat yaitu permasalahan waktu dalam proses validasi Pajak Penghasilan. This research is motivated by the publication of the Regulation of the Director-General of Taxes Number PER-21 / PJ / 2019 which is the second amendment to the Regulation of the Director-General of Taxes Number PER-18 / PJ / 2017 concerning Research Procedures for Evidence of Fulfillment of Income Tax Payment Obligations on Income from Transfer of Rights to Land and / Or Buildings, Agreement on Sale and Purchase of Land and/or Buildings along with Amendments, which with the issuance of this legal rule greatly affects the performance of the Land Deed Making Official (PPAT) as an official threatening in terms of sale and purchase. The research method in this study was carried out by using an empirical approach. Based on the results of research in the field, many officials who make land Acta think that this new regulation makes it difficult or hinders their performance. One of the main inhibiting factors is the problem of time in the PPh validation process.
这项研究渴望偷偷摸摸地由税务规则Dirjen出版PER-21号码/ PJ - 2019年是第二个变化的规则Dirjen PER-18 - PJ号- 2017年税收条例研究证据都义务实现的收入所得税转移土地和/或建筑,权利和契约束缚买卖土地所有权和/或建筑及其变化。在这篇文章中，研究人员更关注的是，土地契约制定者的工作表现，以及主要的税务障碍办公室在其领土内的影响。本文采用实证法进行研究。本研究采用访谈法和在线问卷调查法进行研究。这项研究被认为是为了了解提交许可证官员的工作表现如何受到影响，以及初级税务服务办公室在其工作范围内经历了哪些障碍。根据实地研究的结果，许多执行这些新规则的官员认为这些规则是困难或不利的。阻碍所得税验证的主要因素之一是时间问题。这研究出版》一书说:Regulation of税之Director-General PER-21当家2019 - PJ哪种Regulation)》是《第二修正案》《税Director-General PER-18 PJ / 2017号concerning research Procedures for证据of Fulfillment of收入营业税. Payment Obligations在转会收入从of Rights to Land and / Or能耗,协议上的出售和购买土地和/或能耗和Amendments歌,这是由于这一法律规定的严重影响国家官员在出售和购买条款中的表现。这项研究的研究方法是用经验性方法提出的。基于实地研究的结果，许多官员认为这些新规定会使其更难或有损其表现。主要的渗透因素之一是现行制度的问题。
{"title":"Implikasi Kebijakan Pengajuan Validasi Pajak Penghasilan terhadap Pelaksanaan Jual Beli oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah","authors":"Bahmid Bahmid, Arianti Sinurat","doi":"10.15294/PANDECTA.V16I1.27769","DOIUrl":"https://doi.org/10.15294/PANDECTA.V16I1.27769","url":null,"abstract":"Penelitian ini dilatar belakangi oleh penerbitan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-21/PJ/2019 yang merupakan perubahan kedua atas Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-18/PJ/2017 tentang Tata Cara Penelitian Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan, Dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah Dan/Atau Bangunan Beserta Perubahannya. Dalam penulisan ini peneliti lebih berfokus pada pengaruh validasi terhadap kinerja Pejabat Pembuat Akta Tanah dan apa saja hambatan Kantor Pelayanan Pajak Pratama dalam wilayah kerjanya.Metode Penelitian dalam penulisan ini dilakukan dengan metode empiris. Yang mana dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara secara langsung serta dengan penyebaran kuesioner secara online. Hal ini dilkukan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh pengajuan validasi terhadap kinerja Pejabat Pembuat Akta Tanah dan apa saja hambatan yang dialami Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pratama Kisaran dalam wilayah kerjanya.Berdasarkan hasil dari penelitian di lapangan, banyak para kalangan pejabat pembuat aktata tanah yang menganggap aturan baru ini menyulitkan atau menghambat kinerjanya. Salah satu faktor utama yang menghambat yaitu permasalahan waktu dalam proses validasi Pajak Penghasilan. This research is motivated by the publication of the Regulation of the Director-General of Taxes Number PER-21 / PJ / 2019 which is the second amendment to the Regulation of the Director-General of Taxes Number PER-18 / PJ / 2017 concerning Research Procedures for Evidence of Fulfillment of Income Tax Payment Obligations on Income from Transfer of Rights to Land and / Or Buildings, Agreement on Sale and Purchase of Land and/or Buildings along with Amendments, which with the issuance of this legal rule greatly affects the performance of the Land Deed Making Official (PPAT) as an official threatening in terms of sale and purchase. The research method in this study was carried out by using an empirical approach. Based on the results of research in the field, many officials who make land Acta think that this new regulation makes it difficult or hinders their performance. One of the main inhibiting factors is the problem of time in the PPh validation process.","PeriodicalId":30516,"journal":{"name":"Pandecta Research Law Journal","volume":"23 1","pages":"80-91"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-08-06","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"84558891","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2020-09-04DOI: 10.15294/PANDECTA.V15I2.23268
Rodiyah Rodiyah, Ridwan Arifin, S. Steven
Most countries in the world choose the form of Federal state or Unity within organizing a government. The selection of this form of state based on political, social will include the culture and history of a country. Each form of this country has advantages and disadvantages. The Unitary State emphasizes the administration of government in the government centers and regions in the province do not have extensive autonomy in managing their regions. Unlike the Federal State, where the position of the Federal State and the State are equal. The concept of federalism has been applied in many countries. The state is given the widest possible autonomy to take care of their area. Regional autonomy aims to improve community service, develop democratic life, and encourage the community empowerment to foster creativity. Regional autonomy also has a positive impact and a negative impact on the region. This paper intends to analyze the concept of federalism and regional autonomy with practical analysis in Indonesia.
{"title":"Local Autonomy and Federalism: How Indonesia Deal with Democracy in the Global Governance?","authors":"Rodiyah Rodiyah, Ridwan Arifin, S. Steven","doi":"10.15294/PANDECTA.V15I2.23268","DOIUrl":"https://doi.org/10.15294/PANDECTA.V15I2.23268","url":null,"abstract":"Most countries in the world choose the form of Federal state or Unity within organizing a government. The selection of this form of state based on political, social will include the culture and history of a country. Each form of this country has advantages and disadvantages. The Unitary State emphasizes the administration of government in the government centers and regions in the province do not have extensive autonomy in managing their regions. Unlike the Federal State, where the position of the Federal State and the State are equal. The concept of federalism has been applied in many countries. The state is given the widest possible autonomy to take care of their area. Regional autonomy aims to improve community service, develop democratic life, and encourage the community empowerment to foster creativity. Regional autonomy also has a positive impact and a negative impact on the region. This paper intends to analyze the concept of federalism and regional autonomy with practical analysis in Indonesia.","PeriodicalId":30516,"journal":{"name":"Pandecta Research Law Journal","volume":"19 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-09-04","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"80572527","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：